MALUKUBISA.COM, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena saat menutup kegiatan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan peringatan hari HAM Sedunia yang ke 75. Dirinya menginginkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, anak dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kota Ambon akan terus berkurang. Kegiatan ini dilaksanakan di Marina Hotel. Sabtu, 09/12/2023.
Turut dihadir Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Maluku, Kepala Dinas PK3AMD Kota Ambon, Yayasan Walang Perempuan (YWP) dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Bodewin Wattimena dalam sambutannya menyampaikan semua pihak baik pemerintah maupun elemen masyarakat harus berkomitmen untuk bagaimana menghapus segala bentuk kekerasan yang ada dan menekankan hak asasi manusia di Kota Ambon.
Pemerintah harus berkomitmen untuk melindungi anak-anak disabilitas, melindungi serta memberikan pendampingan kepada para korban kekerasan perempuan, anak dan lainnya karena Itu wujud dari tanggung jawab pemerintah yang mesti kita lakukan.
Wattimena mengajak seluruh kita untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota mewujudkannya,dan harus menjadi menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk bagaimana bisa memperjuangkan hak asasi manusia di Kota Ambon memperjuangkan untuk mengurangi.
Lewat kegiatan ini, diharapkan peningkatan pengetahuan tentang hak asasi manusia terutama di kalangan generasi muda,akan dapat menginspirasi masyarakat untuk menciptakan gerakan kemanusiaan bersama, sambil memberdayakan mereka yang sementara terus memperjuangkan dan melindungi hak-hak mereka,”harapnya.
Sementara itu, Kepala Plt Komnas HAM Perwakilan Maluku Anselmus Sowa Bolen dalam sambutannya mengatakan bahwa, Pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan juga hak kebutuhan dasar yang merata.
Begitupun, pembangunan sumber daya manusia yang memastikan penurunan stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai serta kesejahteraan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
“Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, yang telah mengakui dan menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM yang sangat berat, yang telah terjadi pada berbagai peristiwa di tanah air,”ucapnya. (PE)