MALUKUBISA.COM, Ambon,- Ketua Tim Pemenangan Widya Pratiwi Murad, Haeruddin Tuarita, membantah isu yang mengklaim pihaknya meminta KTP dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat berkampanye untuk Caleg DPR RI dapil Maluku,Widya Pratiwi Murad. Hal ini disampaikan di kediaman Gubernur Maluku Minggu, 04/02/2024.
“Kemarin kami dapati dari Kabupaten SBB. Ada orang yang mengaku sebagai Tim Widya Pratiwi, mengetok pintu rumah orang meminta KTP dengan imbalan akan memberikan Rp. 300-600 ribu. Ini sangat merugikan bagi Widya Pratiwi, yang mana kami dengan sepenuh hati menjalankan mekanisme yang ada di aturan itu,” kata dia kepada wartawan di Ambon, beberapa hari lalu.
Terkonfirmasinya pencatutan nama Widya oleh isu tak bertanggung jawab itu, kata Haeruddin, tak hanya tersebar di Kabupaten SBB melainkan juga di Kota Ambon.
“Yang terdeteksi dari Belakang Soya, Karang Panjang, Batu Gajah hingga Wayame,” katanya.
Haeruddin pun menilai, andaikata masih ada pembenaran isu yang menyatakan pihaknya melakukan politik uang, tetaplah tidak rasional. Sebab, saat meraka berkampanye di beberapa daerah, Widya selalu mengedukasi masyarakat tentang demokrasi yang baik melalui kampanye tatap muka secara terbuka.
“Sudah 9 kabupaten yang kami lalui. Artinya Widya Pratiwi mensosialisasikan diri disamping mencerdaskan bangsa lewat kampanye – kampanyenya. Mengedukasi bagaiamana demokrasi yang baik. Walaupun kita tahu, selama ini demokrasi kita dianggap kurang demokratis, baik dari pilpres sampai saat ini,” nilainya.
Alasan Widya selalu kampanye terbuka, bagi Haeruddin adalah untuk berinteraksi dengan masyarakat dan menyampaikan pesan kampanye secara langsung. Ini memungkinkan Widya untuk lebih terhubung dengan pemilih potensial dan menjelaskan visi serta programnya dengan lebih jelas. Dengan begitu, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi ketika memilih calon mereka, dan ini membantu mencegah situasi di mana pemilih memilih kucing dalam karung.
“Tentu hal ini dapat dilakukan dalam kampanye tatap muka. Sebagaimana saat ini sedang dilakukan karena tatap muka adalah interkasi antara masyarakat dengan kandidat. Hal itu agar masyarakat tidak pilih kucing dalam karung,” ujar Haeruddin.
Namun, sebelum melakukan kampanye, dia menegaskan, pihaknya telah memperoleh izin resmi dari partai politik yang bersangkutan serta mematuhi regulasi yang ditetapkan Bawaslu dan Polri. Menaati prosedur ini, juga untuk memastikan kampanye yang dilakukan Tim Pemenangan Widya Pratiwi Murad adalah dengan cara yang transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu, tidak menimbulkan kecurigaan pidana atau pelanggaran hukum mengenai pelaksanaan kampanye itu sendiri.
“Dalam melaksanakan kampanye, kan ada surat izin yang dikeluarkan partai, karena disitu dilibatkan Bawaslu dan Polri sebagai pengawas. Jangan sampai ada kecurigaan pidana tentang kampanye itu sendiri,” tegas Haeruddin.
Mengakhiri bantahannya, dia mengajak pihak penyelenggara dan kepolisian untuk mendeteksi dan menangani masalah sejak dini guna mencegah terjadinya kekacauan. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam proses kerja.
“Kami berharap kepada pihak penyelenggara, kepolisian agar mendeteksi masalah seperti ini agar tidak terjadi caos. Kami mengajak pihak keamanan menyikapi masalah seperti itu, dan kami akan menyurati kepada Gakumdu supaya kami bisa tenang dalam bekerja,” pungkasnya. (PE)
